E-Commerce Act 2006: An Information Security Perspective

By: Sonny Zulhuda

(This article first appears in the E-Security Bulletin vol. 18 – (Q1-2009), published by CyberSecurity Malaysia in 1st Quarter of Year 2009, under the title ‘The requirement of information availability in the E-Commerce Act 2006′)

One of the key components in information security is the information availability, which seeks to ensure that authorized users have access to information and associated assets whenever required. This availability factor is so important to the extent that its deficiency can adversely affect other aspects of information security, namely the integrity and confidentiality of information.

This significance cannot be seen bigger in the area of electronic commerce. Imagine if the security of an information system used by an e-payment service provider is compromised by a denial-of-service (DOS) attack thus affects the availability of service, not only are the commercial data and the electronic processing thereof being jeopardised, but also the whole supposedly-trusted system can fail miserably.

“Yourself 2.0: A Cool or a Fool?”

By: Sonny Zulhuda

The Internet has now taken us to a new dimension of life complete with its new set of lifestyle. The Web 2.0 that famously led its users (Who? Me you and everyone here!) to be the Time Magazine’s 2006 Man of the Year had made us a reader and a writer at the same time; a consumer and a producer at once.

This is the new you. Yourself 2.0 does not only read news or download articles from the Net, but also write blogs or upload creative works online. That is the new you.

Election and the Voters’ Personal Data

By: Sonny Zulhuda

On Wednesday this week the Indonesian Embassy in KL held a ceremony officiating the upcoming-election committee and its secretariat. The Ambassador attended the ceremony and so did most of the embassy officials. I was invited as a witness for the proceeding as a representative of the community in Malaysia.

What led me to write here was particularly an issue (among so many) that came up in my discussion with several members of election committee and reps from participating political parties after the function: privacy right of the voters.

‘Strategic Partnership Against Cyber Threats’

By Sonny Zulhuda

This week attending the OIC-CERT Seminar 2008 held in one hotel in KL between13-15 January 2009 organized by Cyber Security Malaysia. Series of lectures, workshops and discussions in which talks on information security and cyber terrorism issues were held. The theme is as reflected in the tile above.

From legal points of view, Datuk Abdul Raman Saad, among others, gave his views on legal aspects of cyber-terrorism and cyber crimes (’Bad Economy Fuels Cyber Crime’). He noted one report from the Star on 6th January 2009 quoting the Minister of Water, Energy and Communications saying that the ministry had sobmitted more than 30 cyber crime cases to the Attorney Chambers in the last three years (the same was reported by Bernama).

Sistem ‘Co-regulatory’ Penanganan Konten Internet di Indonesia

Oleh: Sonny Zulhuda

Bagaimana penanganan ‘co-regulatory’ bagi isu pemuatan konten pelecehan di Indonesia? 

Di Indonesia, tindakan pemuatan informasi yang menimbulkan permusuhan/kebencian, misalnya, berdasarkan agama, dapat dikenakan sanksi berlapis di bawah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dengan ancaman denda maksimal satu milyar rupiah dan/atau penjara enam tahun.

Kebebasan Berpendapat dalam Internet dan Perangkat Penanganannya

Oleh: Sonny Zulhuda

Pada bagian lain kita singgung tentang munculnya persinggungan antara masyarakat informasi dan etika yang hidup dalam masyarakat itu sendiri (lihat posting ‘Masyarakat Internet dan Etika Sosial’). Pada kenyataannya, masih sering terjadi dimana-mana gejolak dan perselisihan yang melibatkan pemuatan konten yang dianggap melecehkan, baik itu dilihat dari aspek sosial, agama, budaya, politik, dan lain-lain. Isu-isu seperti ini datang silih berganti. Apakah gejolak ini merupakan kutukan bagi masyarakat informasi?

Masyarakat Internet dan Etika Sosial

Oleh: Sonny Zulhuda

Beberapa waktu lalu perhatian kita tertuju kepada haru biru Internet di Indonesia. Belum selesai pihak Kepolisian Republik Indonesia menangani kasus prostitusi dan perjudian via Internet, masyarakat dikejutkan dengan terbitnya sebuah komik elektronik berbahasa Indonesia yang menistakan Nabi Muhammad Saw dan menyakitkan hati umat Islam di negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia ini.

Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Internet (ISP) di bawah UU Pornografi

 By: Sonny Zulhuda

UU Pornografi melarang pemuatan dan penyebarluasan Pornografi di berbagai media termasuk Internet. Masalahnya, seringkali pembuat atau pemasok pornografi di Internet adalah anonim alias tidak bernama atau beridentitas.

Hal ini sangat dimungkinkan mengingat fasilitas Internet seperti situs, blog, atau email pada umumnya tersedia secara gratis dan tidak memerlukan identitas asli pendaftar. Sementara data mutakhir di Indonesia menunjukkan mayoritas pengguna Internet memakai fasilitas umum seperti warnet, atau fasilitas kantor atau sekolah yang tidak diatur sistem aksesnya. Keadaan ini bisa mengaburkan identifikasi orang yang memproduksi, memuat atau meyebarkan pornografi di Internet.

Pengaturan Konten Internet: UU Pornografi vis a vis UU ITE

By: Sonny Zulhuda

Bangsa Indonesia sekali lagi mencatat peristiwa penting dengan lahirnya Undang-undang Pornografi (UUP) yang bertujuan menciptakan kepastian hukum atas penggunaan, penyediaan dan penyebaran produk dan jasa pornografi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Coretan kecil ini mencoba melihat beberapa tantangan implementasinya di ruang maya.

Kaitan Pasal-pasal UU Pornografi terhadap Media Internet

Ketentuan Undang-undang Pornografi* yang terkait dengan media Internet dan perbuatan hukum pengguna Internet – Draft Matriks

Disusun oleh: Sonny Zulhuda

Media Internet merupakan salah satu obyek pengaturan UUP yang mencakup pasal-pasal pidana bagi siapa saja yang menyebarluaskan atau mengunduh pornografi melalui media informasi dan komunikasi itu.

Selain itu ada juga pasal-pasal yang terkait pencegahan, pembuktian dan pnyidikan. Pasal-pasal ini dilihat melengkapi peraturan perundangan yang sebelumnya juga baru disahkan oleh DPR pada bulan maret lalu, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Dengan adanya kepastian hukum ini, kita berharap citra negatif Internet dapat dipebaiki dan dengan demikian dapat menumbuhkan masyarakat informasi Indonesia yang kreatif, produktif dan beretika tinggi. 

Lantas, sejauh mana keterkaitan pasal-pasal di UU Pornografi terhadap Media Internet? Ini bisa disimak di matriks yang tersusun dibawah. Dalam kolom keterangan, nantinya akan kita analisa lebih jauh implikasi dan penjelasannya.