Oleh: Sonny Zulhuda *

Pengantar

Bulan Agustus tahun 2003 ini menyaksikan Republik Indonesia memasuki tahun ke-58 kemerdekaannya dari penjajahan kolonial Jepang dan Belanda. Perayaan kemerdekaan ini mungkin bisa dikatakan sebagai perayaan yang paling meriah di seantero jagat. Bendera-bendera dikibarkan di gedung-gedung pemerintah, sekolah, kantor-kantor perusahaan, juga di rumah-rumah kompleks dan kampung, meskipunharus dipaksakan diatas atap. Mulut-mulut gang setiapkampung dihias dengan gapura dan umbul-umbul yang berwarna-warni. Stasiun-stasiun TV berlomba-lomba menyajikan acara khusus menyambut kemerdekaan. Lomba-lomba rakyat diadakan mulai dari kampung, komplek, sampai ke kampus. Yang tak kalah menarik, sebagian masyarakat merasa perlu melakukan ziarah, haul dan selametan di kubur-kubur pendahulu yang dianggap bisa memudahkan rejeki mereka.

Saking gregetnya perayaan ini, sampai-sampai seorang ilmuwan sastra dan sejarah Malaysia, Dr. Siddiq Fadhil dalam bukunya Melayu Baru merasa perlu menyebut fenomena itu untuk dicontoh oleh negara Malaysia dalam menyambut kemerdekaannya.

Sayangnya, lebih sering terjadi perayaan dan peringatan hari kemerdekaan Indonesia itu hanya menunjukkan fenomena romantisme sejarah. Memang, cerita kemerdekaan Indonesia telah meninggalkan berbagai cerita heroik dalam literatur perjuangan bangsa. Namun,lebih dari itu, kita perlu melakukan renungan lebih jauh, hendak kemana pembangunan bangsa diarahkan? Hendak diisi dengan perjuangan yang bagaimana kemerdekaan ini? Hendak dimulai dari mana? Pertanyaan-pertanyan inilah yang perlu kita perbaharui setiap kali kita memperingati hari kemerdekaan ini.

Uraian singkat dibawah ini mencoba menelaah situasi dan permasalahan hukum di Indonesia berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas. Perenungan ini akan diawali dengan kilas balik cita-cita negara hukum yang dicanangkan oleh para pendiri negara Republik Indonesia, dan akan dilanjutkan dengan beberapa permasalahan dan perkembangan reformasi hukum Indonesia ke depan. Tulisan ini tidak bermaksud mencatat seluruh perjalanan perkembangan sistem hukum di Indonesia, namun akan terkonsentrasi kepada beberapa permasalahan aktual dalam kerangka reformasi hukum nasional.

Prinsip Negara Hukum (Rechtstaat)

Dari berbagai teori tentang perkembangan dan pembangunan hukum, peran hukum tidak pernah terlepas dari keterkaitannya dengan pembangunan masyarakat. Hukum dianggap representasi institusional dan struktural bagi sebuah masyarakat yang hidup pada masa tertentu. Segala norma dan praktik masyarakat disadurkan kedalam institusi yang disebut hukum.

Berdasarkan pemahaman diatas, kesimpulan dapat ditarik bahwa hukum yang baik tentu akan terefleksi dari sebuah masyarakat yang baik pula. Namun hubungan sebab akibat ini tidak berjalan searah, karena pada kenyataannya, pembangunan hukum juga dianggap sebagai salah satu faktor utama bagi perbaikan keadaan sebuah masyarakat. Jadi pada lain kesempatan, bukan saja masyarakat yang membentuk hukum, tapi hukumlah yang juga turut andil membentuk masyarakat.

Dalam konteks yang terakhir ini, dapat dipahami betapa pembangunan sektor hukum menjadi sebuah ide yang senantiasa dilaungkan di negeri kita ketika tuntutan untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil sejahtera dicanangkan dalam perjuangan.

Dalam mempersiapkan infrsruktur negara Republika Indonesia yang akan lahir, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merasa perlu memastikan pembangunan aspek hukum ini dipastikan alur dan jalannya. Ditegaskanlah didalam konstitutsi kita (UUD 1945) bahwa Indonesia menganut prinsip Rechtstaat, yang berarti Negara Hukum. Menurut konsep ini, pertama,  negara digariskan berdasarkan aturan dan hukum yang disepakati. Hukum diangkat martabatnya dengan mengusung konsep kedaulatan hukum. Kedua, semua warga negara Indonesia harus tunduk kepada hukum, atau yang biasa disebut prinsip keserataan hukum. Dan yang ketiga, dengan prinsip Rechtstaat ini, negara harus menjamin penegakan hukum yang indepnden dari kuasa ekesekutif. Dari poin yang terakhir ini konsep trias politika diperkenalkan di Indonesia dengan membagi-bagi kekuasaan diantara eksekutif (Presiden), legislatif (DPR) dan juga yudikatif (Mahkamah Agung).

Konsep Trias Politika memang tidak sepenuhnya dilekasanakan secara murni. Pada awalnya, konstitusi kita memang merupakan hibrida dari berbagai sistem konstitusi yang ada. Contohnya adalah penggunaan sistem presidensial yang mengacu kepada sistem AS, sementara konsep MPR mengacu dari konstitusi CIna. Akibat langsung dari formulasi hibrida ini, konstitusi kita tidak secara tegas dan ketat menerapkan trias politika. Padahal, seharusnya dengan wksistensi MPR, pembagian kekuasaan ini dapat lebih terealisasi dengan baik.

Koreksi terhadap Politik Hukum Kolonial

Walhasil, prinsip Rechtstaat ini mencoba mengoreksi keadaan masyarakat yang morat marit setelah dicabik-cabik kuku penjajahan selama beberapa abad lamanya. Pertama, politik hukum kolonial Belanda memberlakukan klasifikasi subjek hukum menjadi tiga kelas: kelas Eropa, kelas Asia perantau (Tionghoa dan Arab), dan yang terakhir seta terendah, kelas pribumi. Politik hukum ini jelas bertentangan dengan asas keserataan hukum.

Kedua, politik hukum kolonial Belanda telah mengaburkan peta historis hukum di Indonesia. Sejak berabad-abad lamanya, hukum yang berkembang di tanah nusantara telah terinspirasi oleh hukum Islam yang saat itu telah menyebar di berbagai kawasan dan daerah. Secara logikanya, hal ini sama sekali tidak aneh, karena penyebaran agama Islam selalu disertai dengan semangat untuk mengimplementasikan hukum yang berdasarkan Syariat Islam dengan mengakomodasi adat setempat. Adat sendiri diakui dalam yurisprudensi hukum Islam sebagai salahsatu inspirasi penemuan hukum, tentunya selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariat.

Dalam kaitannya dengan ini, cukup menarik dilihat bahwa terminologi hukum dan peradilan di Indonesia sejak masa lalu didominasi oleh terminologi bahsa Arab yang tentunya dibawa oleh tradisi Islam ke Indonesia. Untuk contohnya saja, kata-kata hukum, hakim, mahkamah, terdakwa, ikrar, adil, pengadilan, musyawarah, kuat, zalim, rakyat, kaidah, majlis, dan lain sebagainya.

Bukti empiris penerimaan hukum Islam ini dapat ditelusuri dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah berupa literatur yang mengarah kepada keadaan ini. Nyata bahwa keberadaan hukum Islam telah tersebar di Nusantara dan mendapatkan tempat yang khusus. (Rifyal Ka’bah, 1999:69-74). Berdasarkan kajian ilmiah dan objektif, seorang ahli hukum Belanda zaman kolonial LCW. Van den Berg (hidup di abad 19) mengukuhkan kesaksiannya bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia ketika itu adalah hukum Islam. Kesaksiannya ini direkamkan ke dalam teorinya yang terkenal, Receptio in Complexu. Berdasarkan teori inilah pemerintah kolonial Belanda pada awalnya mengakui secara de jure dan de fakto bahwa hukum Islam di Indonesia memang telah berlaku, dan juga diimplementasikan oleh pengadilan-pengadilan agama di berbagai pelosok Nusantara.

Akan tetapi pendirian ini tidak bertahan, karena pemerintah kolonial Belanda merasa perlu merekayasa pembangunan hukum di Indonesia ketika itu agar tetap terkontrol dan tidak menimbulkan kondisi subversif. Ringkasnya, dilakukanlah rekayasa historis melalui teori Receptie yang dilaungkan secara sistematis oleh dua orang sarjana Belanda Cornelis van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Menurut teori ini, dikatakan hukum Islam tidak pernah secara murni dipraktikkan di Indonesia, yang ada adalah hukum Islam diterima dan diimplementasikan selama ia tidak bertentangan dengan hukum adat. Jadi, menurut teori ini, yang berlaku adalah hukum adat. Melalui rekayasa ini, ada dua hal yang terjadi. Pertama, hukum Islam kehilangan basis yuridis dalam sistem hukum nasional, dan kedua, hukum adat dipertentangkan dengan hukum Islam.

Implikasi lebih jauh lagi terhadap teori ini, diciptakanlah sistem hukum yang dipaksakan. Sistem peradilan diduakan menjadi sistem peradilan sipil dan agama. Kewenangan peradilan agama di Nusantara tereliminir sehingga hanya mencakup perkara-perkara yang bersifat personal seperti hukum perkawinan, perceraian, waris, wakaf dan hak menjaga anak. Sementara sebagian besar dialihkan ke bawah kewenagan pengadilan sipil. Keadaan-keadaan diatas inilah yang diantaranya hendak dikoreksi oleh prinsip Rechtstaat, yaitu menciptakan sebuah negara yang berdaulat kepada hukum. Bukan sebaliknya hukum yang berdaulat kepada negara.

Negara Hukum: ‘Rule of Law’ atau ‘Law of the Ruler’?

Prof. Hazairin (1985:51) mengatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari perikatannya dengan penguasa. Ini sejalan dengan konsep positivisme hukum yang memandang bahwa hukum tidak dapat berdiri tanpa didukung oleh kekuatan yang dipatuhi (binding force) dan diancam dengan hukum yang pasti (punishment). Oleh itulah hukum akan selalu terikat dengan penguasa, bukan untuk didikte dan direkayasa, namun untuk difasilitasi pelaksanaannya.

Pada kenyataannya, seiring dengan idiom politik, kekuasaan selalu berusaha untuk merebut, mempertahankan dan memperluas diri dengan berbagai cara. Tak luput, hukum dan perundangan telah dianggap sebagai salah satu cara ampuh untuk mempertahankan kekuasaan. Fenomena ini selalu hadir di depan mata kita, mulai dari jama kolonial Belanda hingga pasca kemerdekaan dengan berbagai pemerintahan yang terbentuk. Hasilnya, badan peradilan Indonesia bukannya melakukan kontrol efektif terhadap kekuasaan (dalam hal ini eksekutif dan legislatif), justru malah membiarkannya tanpa pengawasan.

Seorang Indonesianis asal Australia, Tim Lindsey (1999:13) berpendapat bahwa cita-cita negara hukum di Indonesia telah tercemar pertama kali secara resminya pada era demokrasi terpimpin oleh Soekarno pada awal dekade 60-an. Yang berlaku saat itu adalah hukum revolusi. Dan parameter keadilan saat itu adalah konsep ‘revolusi’ Bung Karno. Walhasil, segala perilaku dan aktivitas yang tidak revolusioner akan berujung pada intimidasi, kekalahan, dan biasanya penjara. ‘Hukum’ yang sehat seperti tidak mendapatkan tempat. Dan, sesuai dengan idiom yang pernah dilontarkan Liebknecht yang digaungkan oleh Presiden pertama kita, ‘You cannot make a revolution with lawyers’. Intinya, revolusi tidak memberikan tempat untuk hukum dan para aktivisnya.

Di era Orde Baru, bersaing dengan penyakit KKN yang menggejala di seluruh lini kehidupan masyarakat, problematika lemahnya kedaulatan hukum juga menjadi sebab timbulnya gerakan reformasi yang memuncak dengan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Berbagai produk hukum yang dikeluarkan memasung hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang berdaulat dan sama rata. Oleh itu, supremasi hukum menjadi salah satu tuntutan utama gerakan reformasi tahun 1998.

Agenda Reformasi Hukum

Dari mana kita memulai reformasi bidang hukum? Komisi Hukum Nasional (KHN) yang didirikan di era reformasi kini sibuk dengan berbagai agenda reformasi hukum di Indonesia. Secara gamblangnya, agenda reformasi itu dibagi kepada tiga sektor: pertama, pendidikan dan sosialisasi hukum, kedua, agenda perundang-undangan, dan ketiga, reformasi institusi peradilan dan perundangan.

Dalam kaitannya dengan agenda reformasi nasional ini, ada beberapa fokus yang kiranya perlu diberikan perhatian melalui paper ini untuk merealisasikan reformasi di bidang hukum. Diagram berikut memberikan gambaran agenda reformasi tersebut:

Sistem Hukum Milik Semua: Melepas Kekangan Sistem Kolonial

Seperti diketahui, sistem hukum Indonesia merupakan paduan tiga sistem hukum yang berbeda: sistem hukum kolonial Belanda, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Adat. (Busthanul Arifin, 1996). Adapun secara struktural, sistem hukum Belanda lebih banyak berpengaruh, terutama yang masih kental sampai sekarang di bidang hukum tata negara, hukum pidana, perdata, hukum acara, dan bidang-bidang hukum publik lainnya. Karena pengaruh yang cukup kentara ini, sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai sistem hukum Civil Law yang berakar pada sistem Roman Law (Tim Lindsey, 1999:1). Sistem ini popular di negara-negara kontinental seperti Perancis, Jerman, dan kemudiannya dibawa oleh Belanda ke tanah Indonesia.

Nuansa Civil Law memang masih sangat kental dalam sistem hukum nasional. Bahkan undang-undang kolonial Belanda yang masih berlaku sebelum diundangkannya UU Advokat tahun 2003, menyatakan bahwa yang layak untuk mewakili gugatan di pengadilan selaku penasehat hukum adalah mereka yang berkelulusan sarjana hukum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri Belanda. Selain itu, dalam mempertimbangkan terobosan-terobosan baru, seringkali ahli hukum kita terbentur dengan kenyataan bahwa sistem kita yang Civil Law tidak mengakuinya.

Nuansa dan pengakuan sistem Civil Law di Indonesia sudah sedemikian mengakar dalam benak para praktisi dan penegak hukum kita seperti yang pernah dikritisi oleh kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam uraiannya kepada penulis. Dan memang, perspektif Civil Law ini malah merugikan kita, dikarenakan beberapa sebab:

Pertama, dengan mengkalisfikasikan negara kita sebagai bersistemkan Civil Law, maka perkembangan hukum kita akan bergerak sangat terbatas dan terkesan terisolasi.

Kedua, karena Indonesia secara geografis, ekonomis dan politis lebih dekat dengan negara-negara yang bersistemkan Common Law. (Contohnya Malaysia, Singapura, Australia, Brunei, Amerika Serikat, Hongkong, India, Pakistan).

Ketiga, sistem hukum Civil Law lebih sulit berkembang dibandingkan sistem hukum dunia yang lainnya, yaitu sistem Common Law atau Anglo Saxon Law yang brekembang di Inggris dan bekas koloninya. Ini disebabkan:

1. Sistem Civil Law pada asalnya dirumuskan dalam sebuah kodifikasi hukum yang dibuat oleh para ahli hukum negara tertentu. (Baca: Roman Law in the European Histroy). Adapun Common Law banyak terinspirasi oleh praktik yang ditemui di dalam masyarakat dan disadur ke dalam keputusan hakim serta peraturan verbal (rules of equity, seperti pepatah petitih dalam adat Sumatera). Perbedaan ini menyebabkan perundangan Civil Law tidak lebih hidup dibanding dengan sistem lainnya. Kenyataannya, sistem hukum Common Law menjadi lebih peka dan cepat dalam menjawab tantangan global.
2. Sistem Civil Law tidak menganut asas yurisprudensi mengikat. Yurisprudensi (yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu) dijadikan sumber ketetapan hukum dalam skala yang sangat terbatas. Adapun dalam sistem Common Law, doktrin preseden mengikat sangat mewarnai perkembangan hukum dan perundangan.

Maka, dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, sudah saatnya kita melepas kekangan baju sistem Civil Law yang selama ini kita anut sejalan dengan semangat kemerdekaan. Sudah saatnya para praktisi, penegak dan akademisi hukum kita membuka diri dari belenggu perspektif kolonialis. Diperlukan sebuah perspektif hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, yaitu yang menggunakan paradigma sendiri, agar hukum menjadi milik semua.

Perspektif yang perlu dibangun mestilah sebuah reformulasi sistem hukum nasional yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum adapt, hukum agama, dan juga hukum moderen Barat tanpa harus tersekat oleh pagar Civil Law ala Belanda.

Undang-undang Untuk Semua: Harapan Membangun Kontrol Masyarakat

Seperti yang diutarakan sebelumnya, hukum telah terasosiasi dengan penguasa. Dan pada kenyataannya, perangkat hukum dan perundangan sering dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau pemerintah di kedua badan negara itu menghasilkan sebuah produk undang-udang yang berbenturan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan merugikan rakyat banyak?

Dalam hal ini, prinsip pengawasan yudisial (judicial review) terhadap produk perundangan menjadi sangat penting. Dengan adanya proses judicial review ini, setiap produk perundangan yang dihasilkan oleh badan legislatif akan diuji secara materil apakah prangkat perundangan itu sejalan dengan prinsip konstitusional termasuk hak asasi warga negara.

Di berbagai konstitusi negara modern, sistem undang-undangnya selalu menempatkan sebuah mekanisme untuk melakukan proses judicial review ini. Mekanisme ini ada yang dipikulkan kepada mahkamah agungnya seperti di Amerika Serikat, Inggris dan juga Malaysia. Ada pula yang dinisbahkan kepada bada peradilan khusus yang disebut peradilan konstitusi (constitutional court) sperti di Perancis dan Jerman.

Di Malaysia, Mahkamah Persekutuan (Federal Court) diberikan wewenang untuk melakukan judicial review ini, yang dalam istilah kita disebut uji materil. Uji materil ini dilakukan melalui dua jalur. Pertama, melalui permintaaan Yang Dipertuan Agong, dan yang kedua, berdasarkan gugatan biasa di pengadilan. (Ahmad Ibrahim, 1995:238-239).

Di Indonesia, Mahkamah Agung hanya diberikan wewenang terbatas, yaitu untuk menguji materil sebuah produk perundangan di bawah level Undang-undang (UU). Walhasil, produk UU terbiarkan tanpa kontrol. Dengan keadaan begitu, produk UU bisa bergesekan dengan pagar konstitusi dan merugikan warga negara. Biasanya, kasus yang paling sering muncul adalah ketika produk perundangan mulai memberikan batasan pada bidang hak asasi manusia (HAM).

Proses judicial review niscaya sangat diperlukan untuk menjamin pagar-pagar konstitusi sebagai dasar negara tidak tertabrak dan hak warga negara tidak terlanggar. Bagi negara Republik Indonesia, MPR-lah yang paling berhak melakukan fungsi ini, karena posisinya sebagai lembaga tertinggi negara, dan pada saat yang sama dapat menjaga pergesekan antar lembaga negara. Namun melalui ketetapannya, dan diamanati oleh undang-undang itu sendiri, sebentar lagi Indonesia akan memiliki sebuah badan yang bertindak sebagai penjaga konstitusi, yaitu mahkamah konstitusi.

Kehadiran mahkamah konstitusi ini diharapkan dapat membawa titik cerah pembangunan perundangan yang ditujukan untuk mensejahterakan semua warga negara, dan pada saat yang sama menyediakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap produk perundangan negara.

Badan Peradilan Untuk Semua: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks masyarakat awam, masih ditemukan sekat-sekat struktural dan kultural dalam penegakan hukum di Indonesia. Sekat struktural muncul akibat birokrasi hukum danperadilan yang kurang bersahabat dengan rakyat awam. Ada tendensi proses hukum terkesan mahal dan kalau perlu dihindari. Mungkin ini berita buruk bagi Indonesia, karena institusi peradilan adalah sebuah fenomena peradaban bangsa. Semakin beradab sebuah bangsa, seharusnya semakin berfungsilah institusi-institusinya. Dan demikian puila sebaliknya.

Sekat kultural pula disebabkan karena persepsi-persepsi yang muncul berkaitan dengan praktik peradilan selama ini. Keadilan menjadi barang mahal yang hanya dapat dibeli oleh pangkat dan uang. Dalam kaitan ini, penemuan hukum mengenai gugatan masyarakat sebagai warga negara (citizen lawsuit) menawarkan sebuah harapan dalam ketidakpastian. Saat ini, sudah ada beberapa pilihan bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan yang bersifat melindungi kepentingan publik; baik itu melalui gugatan perwakilan kelompok (Class action) maupun gugatan warga negara.

Gugatan perwakilan kelompok  diatur oleh peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1/2002. Pasal 2 Perma menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dengan mepergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila:

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
4. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Gugatan secara perwakilan kelompok ini telah dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik seperti kasus divestasi Indosat, penggusuran Sekolah di Jakarta, kenaikan tariff listrik, telepon dan BBM, danjuga dalam kasus operasi militer di Aceh. Meskipun hasil dari berbagai gugatan ini bermacam-macam, namun keadaan ini telah memberikan sebuah harapan menuju pembangunan sistem hukum yang melindungi kepentingan publik.

Gugatan warga negara (citizen lawsuit) mendapat tempat dalam sistem hukum nasional untuk pertama kalinya dalam kasus gugatan terhadap pemerintah atas terlantarnya pengungsi di Nunukan. Dalam amarnya penetapannya, majelis hakim yang diketuai oleh Andi Samsan Nganro saat menerima gugatan citizen law suit kasus tragedi kemanusian Nunukan menguraikan:

‘Setiap warga negara, tanpa kecuali, mempunyai hak membela kepentingan umum. Dengan demikian, setiap warga negara atas nama kepentingan umum dapat menggugat negara atau pemerintah, atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas.’

Advokasi Tragedi Kemanusiaan Nunukan  menggugat penyelenggara negara, antara lain presiden, wakil presiden, Menakertrans, Men Kesra, dan beberapa pejabat lain yang terkait dengan masalah itu. Mereka dinilai telah lalai atau dengan sengaja melupakan kewajibannya untuk menangani masalah buruh migran Indonesia, khususnya yang dipulangkan dari Malaysia pada 2002 (Hukum Online).

Amar  atau pertimbangan penetapan tersebut tidak saja bermakna diterimanya gugatan citizen law suit oleh majelis hakim dan dimulainya pemeriksaan materiil gugatan. Yang lebih penting dari itu, amar penetapan ini merupakan  penemuan ‘paradigma hukum’ baru yang tentunya membuka pandangan baru dalam khasanah hukum di Indonesia. Hal ini juga merupakan langkah maju yang tidak hanya sekadar ‘terobosan hukum’, melainkan perubahan terhadap sudut pandang hukum itu sendiri.

Terobosan hukum ini paling tidak memberikan titik cerah harapan untuk mewujudkan cita-cita hukum untuk semua. Dan perkara gugatan untuk kepentingan umum tidak dapat lagi disekat untuk mendapatkan keadilan.

Kesimpulan

Sampai pada bagian ini, paper sederhana ini ingin menegaskan sebuah keharusan sejarah dan cita-cita kemerdekaan serta amanat reformasi, bahwa agenda reformasi perlu disiapkan dan dijalani demi menempatkan hukum pada tempatnya, yaitu hukum yang adil dan berkeadilan, yang dimiliki dan ditujukan untuk semua warg negara Indonesia. Sementara itu, reformasi hukum ini juga harus diiringi serentak dengan agenda reformasi di bidang lain seperti  politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, karena hukum hanyalah salah satu institusi masyarakat kita yang dependen dengan skenarion negara secara keseluruhan.

Bahan Bacaan

• Ahmad Ibrahim & Ahilemah Joned. 1995 (2^nd Ed.). The Malaysian Legal System. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
• Hazairin. 1985 (2^nd Ed.). Tujuh Serangkai Tentang Hukum. Jakarta. Bina Aksara.
• Busthanul Arifin. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. Gema Insani Press.
• Lindsey, Timothy. 1999. Indonesia Law and Society. NSW. The Federation Press.
• Rifyal Ka’bah. 1999. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. Universitas Yarsi .
• Stein, Peter. 1999. Roman Law in European History. Cambridge. Cambridge University Press.
• Fajrul Falaakh, M. Kemandirian dan Tanggungjawab Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Artikel tanpa tanggal di situs Komisi Hukum Nasional RI www.komisihukum.go.id
• Frans Hendra Winarta. Dimensi Moral profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum. Artikel tanpa tanggal di situs Komisi Hukum Nasional RI www.komisihukum.go.id

By: Sonny Zulhuda

On Wednesday this week the Indonesian Embassy in KL held a ceremony officiating the upcoming-election committee and its secretariat. The Ambassador attended the ceremony and so did most of the embassy officials. I was invited as a witness for the proceeding as a representative of the community in Malaysia.

What led me to write here was particularly an issue (among so many) that came up in my discussion with several members of election committee and reps from participating political parties after the function: privacy right of the voters.

Political party reps suggested that the election committee (PPLN in Bahasa) should allow them (all the participating parties) to have the full list of registered Indonesian voters in Malaysia. That means, the list that includes the name, addresses, ID/Passport numbers of the voters (like me and over-400 thousand others). The purpose was for the parties to ‘assist’ the committee to inform, socialize, remind and mobilze voters to go to the poll on the election day, given the forseeable limitation of the committee members to cover all these tasks, mainly due to limited human resources and the width of area covered (nine committee people to cover areas throughout Malaysia, basically).

Election committee members, however, do not fancy this idea of disclosing and sharing the full list of the voters, due to privacy concerns ever raised by some quarters. To justify that, they mentioned the new UU-ITE that stipulated something (only one section, actually) on privacy protection.

I was following this discussion with a great interest. I’m also glad that this issue has been in the minds of many people, especially  at times when it really matters, just like this election days.

So, back to the issue at hand: should we or should not we allow the political party reps have the full list of the voters? Would it in anyway infringe the right of privacy?I remember my colleagues from the local election committee (PPLN) here kept arguing on that such protection is afforded by virtue of UU-ITE. to this, I beg to differ, as being explained below.

Article 26 of the Law No. 11/2008 on the Electronic Information and Electronic Transaction (UU-ITE) stipulates that:

(1) Otherwise stipulated by the laws and regulations, the use of any information by means of electronic media relating to someone’s personal data shall be carried out with the approval from the person concerned.

(2) Every person whose privacy right is infringed upon as referred to in clause(1), may file a law-suit [action-added] for the loss incurred based on this Law. (As translated by the Ministry of Communication and Information Technology).

What we can draw from this provision is as follows:

First, that the recognition of right to privacy as far as this law is concerned is only limited to that of data/informational privacy, i.e. the right of every person to control what kind of information about him should belong to public domain. (Other aspects of privacy rights include right of anonimity, right of solitude and many more).

Second, be that as it may, the right to information privacy here is further restricted to the ‘use’ of such data. This is overwhelmingly restrictive bearing in mind that the international standard of data privacy covers so many dimension including the collection, processing, use, retention and disclosure of personal data. Here, on the other hand, restricts the matter only to the ‘use’ of personal information.

Third, more restriction was put in place that such rule on the use of personal data is only applicable as long as it is a use ‘by means of electronic media’. Therefore, any use of people’s personal data by which are documented not in electronic media, such as the usual paper archives, will not be subject of this law.

Fourth, the law mentions about the need to get the approval of a person whose personal data was to be used (by means of electronic media). This is never explained as to how such approval can be obtained. Is it sufficient to have it on the basis of ‘opt-iout’ principle, or does it require a more protective ”opt-in’ principle? There is a big gap between the two in terms of requirements, efforts and consequences. The more protective it is (i.e. with ‘opt-in’ principle), the better for the data subjects, i.e. people whose data is being used.

Fifth, with all these exceptions (a ‘data privacy’ in ‘electronic media’ to be ‘used’ with an ‘approval’).. it is foudn that the legal redress is also not very attractive. It allows civil suit for damages but is silent about criinal penalties. Thus, while compensation might be aimed at, a deterrence could be significantly absent.

Therefore, this Law (UU-ITE) with due respect, is not the best answer for protecting people’s privacy right be it in electronic and conventional media. Nevertheless, this law is perhaps a little solution for a huge problem. Do we require further law?

Discussion will proceed later on…

Oleh: Sonny Zulhuda

Bagaimana penanganan ‘co-regulatory’ bagi isu pemuatan konten pelecehan di Indonesia? 

Di Indonesia, tindakan pemuatan informasi yang menimbulkan permusuhan/kebencian, misalnya, berdasarkan agama, dapat dikenakan sanksi berlapis di bawah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dengan ancaman denda maksimal satu milyar rupiah dan/atau penjara enam tahun.

Selain itu, UU-ITE juga melarang muatan pencelaan berdasarkan SARA, pencemaran nama baik, asusila, perjudian dan pelanggaran norma HAKI dan data pribadi.

Namun peraturan perundang-undangan ini hanya merupakan sebagian dari solusi. Untuk mencapai masyarakat yang ‘berbudaya dan taat hukum’, kita perlu mencapai prasyarat ‘sadar hukum’.

Prasyarat ini perlu menjadi prioritas kita sambil mengedepankan aspek ‘co-regulatory’ atau penataan bersama yang perlu didukung oleh pihak industri yang terkait dengan pemuatan informasi di Internet, pihak pengguna, keluarga, komunitas dan juga masyarakat secara umumnya.

Kerjasama antara pemerintah dan penyelenggara jasa Internet (PJI) perlu dibina sebaik mungkin agar tidak terjadi lagi kekalutan seperti ketika pemerintah menginstruksikan pemblokiran situs-situs Internet yang memuat film Fitna yang lalu.

Kekalutan timbul seperti kerancuan target pemblokiran sehingga menimbulkan ketidakseragaman situs yang diblokir, keluhan pengguna, dan beban teknis serta finansial yang ditanggung akibat pemblokiran mendadak tanpa dukungan sistem yang sepatutnya.

Pemblokiran Internet dapat dijadikan solusi kuratif yang perlu didukung dengan pemberdayaan teknologi, dukungan dana, sumberdaya manusia dan yang lebih penting kesadaran sosial para pengguna Internet.

Untuk itu, mari sama-sama kita tata kembali muatan Internet kita sambil melanjutkan inovasi konten kreatif menuju masyarakat informasi Indonesia yang cerdas, adil dan beradab.

Oleh: Sonny Zulhuda

Pada bagian lain kita singgung tentang munculnya persinggungan antara masyarakat informasi dan etika yang hidup dalam masyarakat itu sendiri (lihat posting ‘Masyarakat Internet dan Etika Sosial’). Pada kenyataannya, masih sering terjadi dimana-mana gejolak dan perselisihan yang melibatkan pemuatan konten yang dianggap melecehkan, baik itu dilihat dari aspek sosial, agama, budaya, politik, dan lain-lain. Isu-isu seperti ini datang silih berganti. Apakah gejolak ini merupakan kutukan bagi masyarakat informasi?

Tentu bukan, tapi lebih tepatnya, inilah tantangan masyarakat informasi dimana hak berpendapat dan memperoleh informasi menjadi elemen inti. Meminjam istilah Guru Besar Cyberlaw dari Universiti Malaya, Profesor Abu Bakar Munir dalam karya terbarunya State, Information and the Internet, informasi adalah ‘oksigen’ bagi kehidupan demokrasi di dunia teknologi sekarang ini.

Di Indonesia hal ini sudah direfleksikan dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, kebebasan ini tentunya diletakkan di dalam koridor kepentingan umum.  Hal ini jelas dinyatakan dalam ketentuan perundangan mengenai hak asasi manusia (HAM) di Indonesia seperti UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM, maupun di dalam traktat internasional seperti Deklarasi HAM PBB dan Konvensi Eropa tentang HAM.

Di semua dokumen itu tersurat dan tersirat bahwa hak berpendapat dan memperoleh informasi dibatasi oleh eksistensi hak orang lain dan kepentingan publik seperti pemeliharaan ketertiban masyarakat, kesusilaan dan kepentingan bangsa.

Pemuatan informasi yang dianggap anti-sosial akan terus tumbuh di Internet. Bagaimana kita menyikapinya? Untuk insiden yang telah terjadi, kita berharap aparat berwenang meneruskan usaha penyidikan dan penyelidikan sepatutnya sekaligus membuktikan efektivitas UU cyberlaw kita.

Namun perlu dipahami bahwa tantangan yang bersifat kontinyu perlu ditangani dengan solusi yang berkesinambungan pula. Perangkat hukum memang penting, namun bukan satu-satunya jalan untuk memecahkan permasalahan. Perangkat hukum yang tidak dibarengi dengan perangkat teknologi dan solusi sosial hanya akan berfungsi seperti ‘pain killer’ atau obat penahan sakit. Sesudah pengaruh obatnya habis, maka permasalahan yang ada akan kembali lagi.

Selain perangkat hukum ada perangkat lain yaitu perangkat teknologi dan rekayasa sosial. Perangkat hukum dan perundangan berfungsi memberikan kepastian hukum dengan menjelaskan hak dan kewajiban tiap orang yang terlibat. Perangkat teknologi berfungsi mengembalikan Internet ke khittahnya, yaitu teknologi yang membantu kehidupan manusia untuk penyebaran informasi, media komunikasi dan kesejahteraan ekonomi manusia.

Perangkat sosial juga tidak kalah penting. Faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat, pengamanan sosial (kontrol keluarga, sekolah, lingkungan kerja, komunitas),  kerjasama pemangku kepentingan (pemerintah, industri dan pasar), dan pemberdayaan pengguna untuk pemanfaatan teknologi, semuanya merupakan mata rantai penting dalam proses penataan bersama muatan di Internet.

Dalam trend dan norma kerangka pengaturan, metode penataan bersama ini dikenal sebagai mekanisme pengaturan bersama (co-regulatory mechanism). Dalam sebuah konferensi tentang konten Internet di Oxford, Peter Coroneos, ketua Asosiasi Industri Internet Australia, mengaku bahwa metode ‘co-regulatory’ ini merupakan pilihan yang paling strategis dan produktif dalam mengatur muatan Internet.

Oleh: Sonny Zulhuda

Beberapa waktu lalu perhatian kita tertuju kepada haru biru Internet di Indonesia. Belum selesai pihak Kepolisian Republik Indonesia menangani kasus prostitusi dan perjudian via Internet, masyarakat dikejutkan dengan terbitnya sebuah komik elektronik berbahasa Indonesia yang menistakan Nabi Muhammad Saw dan menyakitkan hati umat Islam di negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia ini.

Figur suci yang menjadi panutan ummat sedunia digambarkan begitu rendah, amoral, angkuh dan sembrono. Tentu saja ini merupakan tindakan provokatif dan sudah tidak dapat disembunyikan lagi di balik kedok kebebasan bersuara.

Yang menjadi perhatian kita adalah bahwa kasus ini terjadi di Internet, yaitu media lintas teritorial dengan ekologi tersendiri.  Tidak seperti media-media massa konvensional seperti media penyiaran (TV, Radio) atau pers cetak, pemuatan informasi di Internet dapat dilakukan oleh siapa saja yang tersambung ke jaringan Internet, bahkan tanpa harus memiliki perangkat komputer sendiri atau berlangganan koneksi secara langsung.

Konsekuensinya, informasi yang dimuat di Internet biasanya tanpa melalui proses editorial sehingga tidak terkontrol dari segi kualitas, format, substansi, sensitivitas informasi ataupun dari segi keabsahan sumber informasi tersebut.

Fenomena pemuatan komik penghinaan di blog ini bukan yang pertama kali terjadi, dan hampir pasti bukan yang terakhir.  Jika kita telusuri, masih banyak situs di Internet yang mengandung pencelaan terhadap Islam, baik yang berupa gambar, animasi, teks, audio maupun video. Sebagiannya menyajikan diskusi dan bantahan dari umat Islam sendiri yang merespon secara langsung.

Terlepas dari perbedaan motif yang melatarbelakanginya, pemuatan informasi yang bersifat non-etis, asusila dan anti sosial ini juga bukan fenomena Indonesia saja. Hampir setiap negara yang memilih untuk membuka masyarakatnya ke era informasi terpaksa berhadapan dengan tantangan seperti ini. Bedanya adalah, nilai sosial yang tidak sama membedakan materi apa yang dianggap tidak sesuai atau perlu dibatasi.

Di Amerika Serikat, misalnya, pembatasan muatan informasi Internet diarahkan terhadap muatan yang bersifat eksploitasi seksual terhadap anak. Di Australia dan Singapura pembatasan mencakup muatan kekerasan. Ketika Cina membatasi muatan pornografis dan anti-komunisme, Thailand lebih bermasalah dengan muatan yang mencela raja mereka.

Di banyak negara Eropa daratan seperti Jerman dan Perancis, muatan yang bersifat anti-semitisme dan pemujaan nazisme merupakan hal yang tabu bahkan dilarang. Sampai-sampai dua perusahaan mesin pencarian raksasa Google dan Yahoo! pernah dipermasalahkan karena menyajikan entry berbau nazisme dan anti-semitis bagi komunitas Internet disana. Di negara-negara Muslim, logis saja, muatan yang menistakan ajaran Islam –seperti pelecehan terhadap Nabi Muhammad dan Al-Qur’an– tidak akan bisa ditolerir.

Benang merah yang bisa ditarik disini, di kehidupan masayarakat manapun di dunia ini, nilai etika (dan hukum)  yang dianut tidak akan hilang begitu saja hanya karena mereka sudah mengadopsi Internet dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia.

 By: Sonny Zulhuda

UU Pornografi melarang pemuatan dan penyebarluasan Pornografi di berbagai media termasuk Internet. Masalahnya, seringkali pembuat atau pemasok pornografi di Internet adalah anonim alias tidak bernama atau beridentitas.

Hal ini sangat dimungkinkan mengingat fasilitas Internet seperti situs, blog, atau email pada umumnya tersedia secara gratis dan tidak memerlukan identitas asli pendaftar. Sementara data mutakhir di Indonesia menunjukkan mayoritas pengguna Internet memakai fasilitas umum seperti warnet, atau fasilitas kantor atau sekolah yang tidak diatur sistem aksesnya. Keadaan ini bisa mengaburkan identifikasi orang yang memproduksi, memuat atau meyebarkan pornografi di Internet.

Walhasil, dalam keadaan dimana pelaku asal pemuat pornografi tidak teridentifikasi, perhatian penegakan hukum hanya dapat difokuskan kepada penyedia akses terhadap muatan itu, yaitu para penyedia jasa internet (PJI) dan penyedia hosting.

Secara teknis, PJI yang fungsinya menyediakan koneksi Internet kepada pelanggan beresiko dianggap ‘menyebarluaskan’ atau ‘menyediakan’ pornografi seperti yang dilarang oleh UUP; atau ‘mentransmisikan’ atau ‘membuat dapat diaksesnya’ pornogafi sebagaimana dilarang di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Padahal, mengharapkan PJI melakukan kontrol editorial terhadap muatan yang masuk setiap hari sama saja seperti mengharapkan kematian industri tersebut.

PJI tidak bisa disamakan dengan editor koran atau majalah yang mengontrol muatan yang dapat dan tidak dapat masuk ke kolom media mereka. Dalam bahasa the European Directives on Electronic Commerce, fungsi PJI adalah hanya sekedar pipa saluran (‘conduit’). Prinsip ini juga diadopsi oleh berbagai negara dalam hal pengaturan muatan konten Internet. Ini dikarenakan PJI tidak tahu menahu isi dari muatan informasi yang disalurkan olehnya kepada pelanggan, persis seperti posisi penyelenggara telekomunikasi telepon.

Jadi, sejauh mana pertanggungjawaban PJI dalam hal ini? Dapatkah mereka dianggap ‘menyebarkan’, ‘menyiarkan’ atau ‘membuat dapat diaksesnya’ pornografi di Internet dan diancam pasal pidana? Ketidakpastian hukum ini perlu dijawab dengan peraturan turunan dari UU Pornografi sendiri atau dari UU ITE, baik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau lainnya.

(Tulisan merupakan bagian dari artikel penulis yang dimuat di Harian Republika pada 11/11/2008 berjudul ‘Pengaturan Pornografi di Internet’)

By: Sonny Zulhuda

Bangsa Indonesia sekali lagi mencatat peristiwa penting dengan lahirnya Undang-undang Pornografi (UUP) yang bertujuan menciptakan kepastian hukum atas penggunaan, penyediaan dan penyebaran produk dan jasa pornografi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Coretan kecil ini mencoba melihat beberapa tantangan implementasinya di ruang maya.

Perlu diingat bahwa UUP ini bukan satu-satunya UU di Indonesia yang mengatur muatan Internet. UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) diantaranya melarang siapa saja mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan elektronik yang melanggar kesusilaan. Ancamannya adalah penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah. Hukuman sepertiga lebih berat dapat dikenakan jika perbuatan itu menyangkut eksploitasi anak.

Sementara itu, UUP mengancam orang yang memproduksi, menyebarluaskan, menyiarkan atau menyediakan pornografi di Internet dengan pidana penjara antara 1 hingga 12 tahun atau denda antara setengah hingga enam miliar rupiah. Selain itu, mengunduh pornografi melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi dapat dipidana maksimal 4 tahun penjara atau denda dua miliar rupiah. Dan jika melibatkan anak, ancaman pidananya akan menjadi sepertiga lebih berat.

Persinggungan antara dua produk UU kadang terjadi karena adanya perbedaan konteks dan tujuan perundangan. Untuk itu perlu dilihat keberadaan dua UU ini bukan merupakan kontradiksi tapi justru ‘compelementary’ yaitu saling melengkapi. Dalam konteks ini, UUP terlihat lebih keras karena secara khusus bertujuan menekan pornografi dan melindungi generasi muda. Sementara UUITE bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi seperti transaksi elektronik.

Keadaan ini memberikan pilihan lebih luas kepada penegak hukum dalam upaya menindak pelaku pidana terkait. Keduanya juga saling melengkapi misalnya untuk hukum penggunaan alat bukti elektronik. Konsolidasi untuk menentukan aturan turunan menjadi mutlak diperlukan antara berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan kedua UU ini.

(Tulisan merupakan bagian dari artikel penulis yang dimuat di Harian Republika pada 11/11/2008 berjudul ‘Pengaturan Pornografi di Internet’)

Ketentuan Undang-undang Pornografi* yang terkait dengan media Internet dan perbuatan hukum pengguna Internet – Draft Matriks

Disusun oleh: Sonny Zulhuda

Media Internet merupakan salah satu obyek pengaturan UUP yang mencakup pasal-pasal pidana bagi siapa saja yang menyebarluaskan atau mengunduh pornografi melalui media informasi dan komunikasi itu.

Selain itu ada juga pasal-pasal yang terkait pencegahan, pembuktian dan pnyidikan. Pasal-pasal ini dilihat melengkapi peraturan perundangan yang sebelumnya juga baru disahkan oleh DPR pada bulan maret lalu, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Dengan adanya kepastian hukum ini, kita berharap citra negatif Internet dapat dipebaiki dan dengan demikian dapat menumbuhkan masyarakat informasi Indonesia yang kreatif, produktif dan beretika tinggi. 

Lantas, sejauh mana keterkaitan pasal-pasal di UU Pornografi terhadap Media Internet? Ini bisa disimak di matriks yang tersusun dibawah. Dalam kolom keterangan, nantinya akan kita analisa lebih jauh implikasi dan penjelasannya. 

*Berdasarkan draft akhir RUU Pornografi bulan September 2008 dari http://apadong.com

I recently read another encouraging development pertaining to the cyberlaw in Indonesia. The ICT Minister mentioned that the convergence of national laws relating to ICT is underway. He mentioned that the two acts on telecommunications and broadcast (UU Telekomunikasi & UU Penyiaran) are going to be merged and redrafted. This is very very positive development. While the technologies are becoming convergent, we don’t see why the law should address the issues separately. It is a major work for sure. But no matter how difficult, costly and complicated it is, the benefit is much bigger that that for the long run.

I’ll write more about the convergence of law in due course…

This had came to my knowledge over a month ago, but could only wrote it here now. The Indonesia’s first cyberlaw has now been officially gazetted and designated a new number. The law shall now be known as (in Indonesian) UNDANG-UNDANG REPUBLIK NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. The law is gazetted in ‘LEMBARAN NEGARA NO.58′ and ‘TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO.4843. All these were done after the law was officially signed by the President of the Republic of Indonesia on 21 April 2008.